Selasa 01 Aug 2023 14:35 WIB

Pengamat Sebut Golkar Mendekat ke PDIP untuk Lawan Ancaman Kudeta yang Direstui Penguasa

Hubungan PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi tidak begitu baik saat ini.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Agus raharjo
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berjabat tangan dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebelum melakukan pertemuan di kediaman Airlangga di Jakarta, Kamis (27/7/2023). Pertemuan tersebut diantaranya membahas hal-hal politik jelang pemilu 2024.
Foto: Republika/Prayogi
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berjabat tangan dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebelum melakukan pertemuan di kediaman Airlangga di Jakarta, Kamis (27/7/2023). Pertemuan tersebut diantaranya membahas hal-hal politik jelang pemilu 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar dan PDI Perjuangan sepakat membentuk Tim Teknis menjelang Pemilu 2024. Tapi, pengamat politik, Dedi Kurnia Syah menilai, pendekatan itu dimungkinkan melihat hantaman ke Partai Golkar hari ini.

Ia melihat, dinamika politik hari ini membuat pendekatan memungkinkan dilakukan Golkar ke PDIP. Ia menilai, setidaknya itu bisa jadi salah satu cara mencari mitra untuk menyelamatkan Golkar dari ancaman kudeta.

Baca Juga

"Hubungan PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi tidak begitu baik saat ini, memungkinkan PDIP memihak ke Partai Golkar dibanding Presiden Jokowi," kata Dedi kepada Republika.co.id, Selasa (1/8/2023).

Dedi merasa, Golkar dapat pula berusaha melepas pandangan publik kalau mereka dekat ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan belakangan. Apalagi, beberapa waktu terakhir siapapun yang dekati KPP kerap mengalami masalah.

"Dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, PPP sampai Partai Golkar," ujar Dedi.

Ia menerangkan, saat ini Partai Golkar sedang menghadapi masa-masa sulit karena ada wacana kudeta terhadap Airlangga Hartarto. Apalagi, wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) masih terus saja bergulir.

Bahkan, isu munaslub belakangan turut mendapat sambutan positif Menteri Marves, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Dedi berpendapat, sambutan mereka ini menggambarkan restu dari penguasa.

"Dua tokoh menggambarkan posisi kekuasaan. Tanpa restu penguasa, tidak mungkin ada yang berani mengganggu Menko Perekonomian dan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto," kata Dedi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) itu menekankan, Airlangga dirasa memiliki potensi menyimpang dalam menentukan koalisi tempat Golkar berlabuh. Termasuk, berlabuh ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Itu sebabnya ia mengalami tekanan mulai dari wacana munaslub sampai pemanggilan ke Kejaksaan Agung," ujar Dedi.

Sebelumnya, Partai Golkar dan PDI Perjuangan mulai membuka jembatan komunikasi dengan sepakat membentuk Tim Teknis. Tim ini dibentuk untuk merumuskan peta kerja sama menjelang Pemilu, terutama Pilpres 2024.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement