Senin 11 Jan 2016 10:30 WIB

Pemangku Kepentingan Dianggap Pendidik Politik Masyarakat

Rep: C27/ Red: Winda Destiana Putri
Farouk Muhammad
Foto: Dok: DPD
Farouk Muhammad

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politik dapat menjadi tempat untuk saling serang, terutama memperebutkan kekuatan. Tidak jarang elit politik mengesampingkan kesatunan dalam konflik yang sedang terjadi.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad mengatakan, padahal elit politik dan pemangku kepentingan merupakan pemuka masyarakat yang memiliki tanggung jawab. Mereka perlu memberikan nilai kesantunan dalam berpolitik untuk pendidikan publik.

Farouk mengharapkan, konflik-konflik yang terjadi antar elit politik atau pemangku kepentingan dapat segera berakhir. Harus ada rekonsiliasi politik bagi pihak yang bersebrangan demi kemaslahatan bangsa.

"Komunikasi politik antarlembaga negara, khususnya eksekutif dan legislatif, dan antarinternal lembaga negara sepatutnya tidak lagi mempertontonkan kegaduhan politik yang sekedar mencari sensasi," kata Farouk Muhammad.

Menurutnya, nafsu adu kuat antarlembaga yang jauh dari kepentingan rakyat harus dihentikan. Pemerintah diharapkan makin solid dalam bersinergi dan berkoordinasi dalam mengeluarkan dan menjalankan kebijakan.

"Kebijakan yang dikeluarkan pun harus melalui kajian yang matang dan komprehensif sehingga tidak menimbulkan polemik dan perdebatan yang kontraproduktif," kata anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Barat itu.

Farouk juga meminta, agar parlemen sebagai lembaga legislatif harus semakin meningkatkan kualitas legislasinya melalui perbaikan akuntabilitas publik. Kedua poin tersebut hanya akan terwujud bila semua pihak dapat berkomunikasi dengan saling menghargai dan mengutamakan nilai-nilai kebangsaan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement