REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Munas Riau, Akbar Tandjung menyatakan tidak setuju penunjukan Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR RI. Akbar merasa tidak pernah diajak berunding soal penunjukan Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar.
"Kalau Aburizal meminta pendapat ke saya, saya akan menyampaikan mungkin masih ada tokoh lain untuk jadi ketua fraksi. Karena opini publiknya kan masih begitu (buruk) seusai sidang Mahkamah Kehormatan Dewan," ujar Akbar Tandjung, di Jakarta, Kamis (7/1).
Akbar juga mempertanyakan perombakan fraksi yang dilakukan Novanto di DPR RI. Menurutnya, perombakan fraksi Golkar harus memenuhi tiga acuan, yakni perintah Ketua Umum, berdasarkan masukan anggota fraksi serta melihat Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT).
"Pendapat saya ikuti saja mekanismenya," kata Akbar.
Lebih jauh Akbar menyatakan dirinya hanya diajak berunding soal penunjukan Ade Komaruddin sebagai Ketua DPR RI menggantikan Novanto. Soal yang satu ini, Akbar mengaku sependapat dengan keputusan Aburizal karena soal itu ia diajak berunding.
"Penunjukan Ade Komaruddin adalah melalui musyawarah dengan para elit Golkar. Saat saya berdialog dengan Aburizal Bakrie soal pengisian jabatan Ketua DPR, kami sepakat yang paling pas itu Ade Komaruddin, tapi soal penunjukan Ketua Fraksi, itu tidak ada diskusi," kata Akbar.
Sebelumnya Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie sudah menunjuk Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar di parlemen. Novanto lantas melakukan perombakan susunan fraksi dan mengajukan surat pengesahan perombakan itu kepada Pimpinan DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
