REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan KemenPAN-RB setiap tahun sejak 2006. Evaluasi ini dilakukan terhadap sebuah lembaga dan bukan kepada pimpinan instansi.

"Kami bicara kementerian, bukan menteri, kami bicara mengenai organisasi," kata Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Aparatur KemenPAN-RB, M. Yusuf Ateh.

Ateh menjelaskan evaluasi yang dilakukan KemenPAN-RB, bukan dilakukan untuk menilai kinerja menteri atau pimpinan sebuah instansi pemerintah.

Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja organisasi dan menunjukkan sejauh mana posisi sebuah instansi pemerintah.

(Baca: Menpan Umumkan Rapor Kementerian, NasDem: Nuansa politiknya Kental)

Ia menegaskan evaluasi juga bukan untuk mengejar sebuah nilai sebuah instansi, melainkan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Dengan begitu, evaluasi diharapkan membuat setiap rupiah yang dibelanjakan instansi pemerintah, dapat dipertanggung jawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Terkait penilaian, Ateh menegaskan evaluasi dilakukan secara independen seperti yang dilakukan Badan Pemerikasa Keuangan (BPK), yang memberi opini atas laporan keuangan instansi.

BPK, lanjut Ateh, melakukan audit sendiri atas kementerian, lembaga serta pemda, sedangkan laporan keuangan BPK duaudit dan diberi opini oleh kantor akuntan publik.

Ateh menambahkan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja KemenPAN-RB tidak dilakukan sendiri, melainkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Keterangan ini sekaligus menjawab dugaan publik yang sempat berkembang, kalau KemenPAN-RB melakukan penilaian terhadap instansi mereka sendiri.

(Baca juga: Umumkan Rapor Menteri, Seskab Sindir Menteri Yuddy)

Ikuti Whatsapp Channel Republika