REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN - Pengamat Politik UGM, Arie Sudjito menilai pemerintah perlu melakukan dialog dengan kelompok pemberontak Aceh, Din Minimi. Di antaranya merespons permintaan dari kelompok tersebut.
Menurut Arie, sejumlah permintaan kelompok bersenjata sempalan GAM ini layak untuk dipertimbangkan. "Kalau hal ini dianggap sebagai bagian dari tantangan integrasi nasional, maka negara perlu meresponsnya," katanya, Rabu (6/1).
Ia mengatakan perlu ada keadilan dalam persoalan Din Minimi. Misalnya, memberikan perhatian terhadap hukum politik masyarakat yang memberontak.
Kelompok Din Minim menuntut perhatian pemerintah terhadap anak-anak yatim piatu dan janda eks kombatan GAM, pengawasan pilkada, pengawasan KPK terhadap Pemda Aceh, perlindungan keluarga Din Minimi, serta amnesti bagu anggota kelompok ini.
Arie mengemukakan, pemerintah seharusnya menindaklanjuti jalan damai kelompok Din Minimi. Langkah yang bisa ditempuh dengan memfasilitasi dialog antara kelompok Din Minimi dengan Pemda Aceh.
"Negara diharapkan melakukan upaya dialogis antar kelompok agar terjadi resolusi dalam penyelesaian konflik ini. Soal amnesti itu nanti," kata dosen Jurusan Sosiologi Fisipol UGM ini.
Selain membuka upaya dialogis, Presiden Joko Widodo disarankan mempelajari secara utuh kasus yang terjadi di Aceh ini. Demikian pula dengan berbagai kasus serupa di kawasan Indonesia lainnya.
Baca: Penurunan Harga BBM Belum Pengaruhi Sembako
Ikuti Whatsapp Channel Republika
