REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo segera akan mencek informasi menjamurnya penambangan liar yang muncul di wilayahnya. Sesuai informasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel, jumlah tambang liar tahun 2015 meningkat dari 226 pada tahun 2014, menjadi 348 di tahun 2015.

"Informasi ini akan segera saya cek. Apakah memang pertambangan liar semakin menjamur di Sulsel. Mereka, (kabupaten/kota,Red) yang sekarang harus mengendalikan tambang liar ini karena akan merusak lingkungan," kata Syahrul Selasa (5/1).

(Baca Juga: Tambang Liar di Sulsel Meningkat 54 Persen)

Syahrul menjelaskan bahwa izin pertambangan sudah dilimpahkan ke masing-masing kabupaten/kota. Untuk itu pihak pemerintah daerah di  wajib menjaga daerahnya dari perusahaan yang melakukan penambangan liar. Terlebih penambangan liar kerap kali tidak memikirkan dampak jangka panjang yang bisa merusak wilayah di dalam dan sekitar pertambangan.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel, Asmar Exwar menuturkan, pihaknya mencacat sedikitnya akhir tahun kemarin ada 414 perusahaan penambang ilegal di sektor minerba. Yang telah dicabut izinnya baru sekitar 27 perusahaan, itupun setelah adanya supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Untuk itu Walhi berharap pemerintah daerah bisa segera mencabut dan menghukum perusahaan yang melakukan penambangan liar di Provinsi Sulsel.  "Jika tidak memiliki izin termasuk amdal, pemda harus berani menempuh jalur hukum. Dengan mempidanakan para pelanggar berdasarkan UU lingkungan hidup dan tata ruang," kata Asmar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika