REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan antara keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan bos Freeport James Moffet (Jim Bob) menuai kritik. DPR meminta JK untuk menjelaskan persoalan pertemuan dengan Freeport tersebut.

“Perlu diklarifikasi,” kata Fadli Zon di kompleks parlemen Senayan, Rabu (23/12).

Fadli mengatakan, meskipun pertemuan itu untuk urusan keluarga, tetapi dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan. Sebab, posisi JK adalah seorang wakil presiden. Apalagi kalau nanti ditemukan pengaruh kekuasaan. Hal itu dinilai sangat tidak tepat. “Apa bedanya dengan nepotisme dan kolusi? Jangan gunakan kekuasaan untuk kepentingan bisnis,” ungkap dia.

Untuk mengungkap adanya pertemuan tersebut, pimpinan DPR setuju untuk mendukung dibuatnya pansus Freeport. Menurut Fadli, hal ini dibutuhkan DPR untuk membuka seluruh tabir yang melingkupi soal Freeport di Indonesia. “Pendapat saya, kita butuh ini (pansus freeport) untuk kejelasan,” ujar Fadli.

Sebelumnya, dua pengusaha asal Kota Makassar yakni Aksa Mahmud dan Erwin Aksa dikabarkan bertemu dengan bos Freeport. Aksa Mahmud dan Erwin Aksa merupakan kerabat dekat JK. Keduanya merupakan ipar dan keponakannya. JK membenarkan adanya pertemuan tersebut. Namun menurutnya pertemuan itu tidak dipersoalkan lantaran adalah pertemuan lazim yang dilakukan antarpengusaha dalam rangka peningkatan ekonomi.

Baca juga: Pertemuan Keluarga JK dan Bos Freeport Dinilai tak Memiliki Dampak Hukum

Ikuti Whatsapp Channel Republika