REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menegaskan posisi PKS sebagai oposisi loyal atau tetap berada di luar pemerintahan. Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan, PKS hanya akan loyal pada kepentingan rakyat, sehingga meski berada di luar pemerintahan PKS akan mendukung semua program pemerintah yang prorakyat.
“Kami tetap berada di luar pemerintahan dan kemarin Presiden PKS juga jelas mengatakan di depan Presiden Jokowi mengenai posisi ini dan presiden menghargai keputusan PKS. Pernyataan itu jelas sehingga kalau di kemudian hari hal itu tidak terbukti, yah dikritik saja,” ujar Al Muzzammil di Jakarta, Selasa (22/12).
Al Muzzammil pun menegaskan, dalam pertemuan dengan Jokowi di Istana kemarin tidak ada dibicarakan mengenai posisi yang ditawarkan kepada PKS terkait rencana reshuffle jilid 2 yang hendak dilakukan oleh Jokowi. “Kita tetap di KMP dan tidak ada tawar-menawar dengan Presiden Jokowi,” katanya.
Pertemuan dengan Jokowi, kata Al Muzzammil, merupakan silaturahim biasa. Apalagi, sebelumnya saat PKS mengundang Jokowi untuk hadir di acara Munas PKS beberapa waktu lalu, kebetulan Presiden sedang melakukan kunjungan kerja ke Timur Tengah. “Setelah itu kan ada pilkada serentak, jadi baru kemarin itu bisa dilaksanakan pertemuannya,” ujarnya.
Mengenai alasan PKS tetap berada di luar pemerintahan, Muzzammil mengatakan, melakukan hal baik tidak harus berada di dalam pemerintahan karena di luar pun hal itu bisa dilakukan. “Kami ingin menjadi bagian yang mengkontrol pemerintah dari luar. Kalau semuanya berada dalam pemerintahan, siapa nanti yang mengawasi?” kata Al Muzzammil.
Ihwal rotasi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Al Muzzammil tidak mau berkomentar karena keputusan pergantian anggota di DPR adalah sepenuhnya kewenangan Presiden PKS Sohibul Iman.
Dia pun mengharapkan, ke depan agar tidak muncul lagi gonjang-ganjing politik terutama terkait ketegangan antara pemerintah dan DPR, agar masing-masing pihak bisa menjalankan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya.
“Jadi saya tidak merasa selama ini pemerintah yang justru mengontrol DPR dan bukan sebaliknya. Selama masing-masing menjalankan fungsinya saya rasa semua bisa berjalan baik,” katanya.
Presiden PKS Sohibul Iman kembali menerangkan, pertemuannya dengan Jokowi bukanlah sebagai langkah PKS untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi-JK. Kedatangannya ke Presiden tidak perlu diartikan sebagai langkah bergabung. “Kalau saya ketemu seseorang kan saya tidak otomatis ke organisasi tempat orang itu kan. Demikian juga dengan Jokowi,” ujar Sohibul.
Pada Senin (21/12), Sohibul datang ke Istana Merdeka menemui Presiden Jokowi bersama beberapa pengurus DPP PKS, antara lain Bendahara Umum DPP PKS Mahfudz Abdurahman, Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf, dan Wakil Sekjen DPP PKS Mardani Ali Sera.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
