REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai peristiwa mundurnya Ketua DPR RI Setya Novanto bisa menjadi pembelajaran berharga bagaimana pentingnya menjaga marwah lembaga DPR RI.
"Lembaga DPR RI adalah entitas dari lembaga negara yang merupakan representasi perwakilan rakyat, hendaknya dapat terus dijaga marwahnya," kata Hasto, usai apel siaga Taruna Baguna, di lapangan parkir kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat.
Menurut Hasto, DPR RI itu anggotanya adalah para wakil rakyat dari seluruh Indonesia yang tata kerjanya diatur oleh undang-undang maupun tata tertib di DPR RI.
PDI Perjuangan, kata dia, berpandangan hendaknya DPR RI dapat membangun politik berperadaban yang menjunjung tinggi etika. Hasto menjelaskan, PDI Perjuangan taat pada aturan meskipun harus menghadapi situasi sulit.
"Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, PDI Perjuangan selalu mendapat tekanan dari Pemerintah, namun, PDI Perjuangan bertahan dan tetap patuh pada aturan," katanya.
Setya Novanto menyatakan mundur dari jabatan Ketua DPR RI melalui pernyataan tertulisnya, setelah pada sidang Mahkamah Kerhormatan Dewan (MKD), sebanyak sembilan dari 17 anggota mengusulkan agar Novanto diberhentikan dari jabatan ketua DPR RI.
Pada saat itu, masih ada dua anggota lagi yang belum menyampaikan pandangannya. MKD melakukan sidang etika terhadap Setya Novanto menyusul laporan dari Menteri ESDM, Sudirman Said, yang mengadukan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden, terkait rencana perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
