REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Munas Jakarta Ricky Rachmadi mengatakan penentuan pimpinan DPR pengganti Setya Novanto harus melalui persetujuan dua kubu Partai Golkar. Jika salah satu tidak setuju maka harus pengocokan ulang.

"Penentuan Ketua DPR dan Ketua Fraksi Partai Golkar tidak berdasar hukum atau liar yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali," ujar dia dalam siaran pers, Jumat (18/13).

Menurut Ricky, pemegang SK Menkumhan yang sah saat ini kubu Munas Jakarta. Seharusnya yang dapat menentukan pengganti Setya Novanto adalah Agung Laksono sebagai Ketua Umum Golkar Munas Jakarta.

Jika kedua kubu tidak sepakat, kata dia, maka perlu ada revisi undang-undang MD3 dan melakukan kocok ulang pimpinan DPR. Ini karena dinilai kedua lubu masih bermasalah dengan hukum.

Ricky mengusulkan pimpinan sementara ketua DPR adalah Demokrat. Pasalnya kedua pimpinan lain dinilai tidak netral.

Ikuti Whatsapp Channel Republika