REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengingatkan para prajurit TNI untuk tak ikut terjun dalam politik praktis. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan dalam rapat pimpinan TNI di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (16/12).

"TNI tidak terlibat dalam politik praktis. Tapi harus mendujung kebijakan politik negara," kata Presiden.

Ia menegaskan, politik prajurit TNI adalah politik negara. Oleh karenanya, TNI harus berpihak pada pemimpin negara.

"TNI hanya tunduk pada satu komando, tegak lurus dan loyalitas pada presiden sebagai pemimpin tertinggi TNI," ucapnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyampaikan harapannya agar TNI melakukan perbaikan dan meningkatkan kapasitas sebagai prajurit yang profesional. Di samping itu, untuk memperkuat pertahanan negara, Presiden juga menyebut modernisasi alutsista TNI harus dilakukan.

"Modernisasi teknologi pertahanan harus dilakukan untuk mengimbangi kemajuan zaman."

Dalam kesempatan itu, Presiden sekaligus menjabarkan dengan panjang lebar mengenai tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa ke depan, seperti era pasar bebas ASEAN yang sebentar lagi akan dimulai. Tak hanya itu, dia menyebut Indonesia juga berada pada pusaran kekuatan yang besar di Asia Pasifik. Kenyataan itu membuat persaingan antarnegara menjadi sebuah keharusan.

Karenanya, ia mengingatkan para prajurit untuk mewaspadai dan bersiap diri untuk menghadapi era perdagangan bebas tersebut.

"Kita harus ambil keuntungan dari era ini. Manfaatkan rivalitas ini untuk kepentingan nasional kita," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika