REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput dalam pilkada Kabupaten Sukabumi masih cukup tinggi. Bahkan, angka partisipasi dalam pilkada ini jauh menurun dibandingkan pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2014 lalu.

"Tingkat partisipasi warga menurun bila dibandingkan dengan pileg dan pilpres," ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi Dadang Iskandar kepada wartawan Selasa (15/12). Pada pilkada 9 Desember lalu tingkat partisipasi hanya mencapai 58,92 persen atau dibulatkan 59 persen.

Sehingga ada sekitar 41 persen warga Sukabumi yang tidak menggunakan hak pilihnya. Angka partisipasi warga ini ungkap Dadang, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan pileg dan pilpres. Saat pileg dan pilpres angka partisipasi mencapai sekitar 63 persen.

Awalnya lanjut Dadang, KPU menargetkan angka partisipasi mencapai 70 hingga 75 persen. Namun, pada pelaksanaanya target tersebut tidak dapat dicapai. "Ketika monitoring pada hari pencoblosan banyak temuan yang menyebabkan warga tidak mencoblos," ujar Dadang.

Terutama, faktor ekonomi karena banyak warga memilih berangkat ke sawah daripada ke tempat pemungutan suara (TPS). Terlebih, pada musim hujan ini merupakan awal bagi petani untuk menanam padi.

Kondisi tersebut sambung Dadang terjadi di selatan Sukabumi yang warganya berprofesi sebagai petani. Warga juga memilih mencari nafkah karena untuk datang ke TPS juga mengeluarkan biaya transportasi yang cukup mahal sekitar Rp 25 ribu hingga Rp 50 ribu.

Menurut Dadang, secara pribadi ia merasa kecewa dengan rendahnya angka partisipasi dalam pilkada. Meskipun demikian KPU sudah maksimal melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui beragam media."Tingkat partisipasi yang rendah tidak menjadikan pilkada dinyatakan gagal," cetus Dadang.

Fakta ini nantinya akan dijadikan bahan evaluasi setelah proses rekapitulasi dan penetapan hasil pilkada yang akan digelar pada 16-17 Desember mendatang di Palabuhanratu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika