REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengandalkan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam memonitor pergerakan dan ancaman radikalisme dan terorisme di daerah.
"FKPT merupakan andalan BNPT di daerah dan garda terdepan dengan senjata kearifan lokal dalam mencegah kemungkinan aksi terorisme di Indonesia," kata Kepala BNPT Komjen Pol Saud Usman Nasution pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) FKPT 2015 di Makassar, Selasa (15/12).
Untuk itu, lanjut Saud, FKPT harus bisa mengelola programnya dengan baik serta bersinergi dengan institusi dan lembaga terkait seperti gubernur, wali kota, kanwil agama, TNI, Polri, Kabinda, dan lain-lain agar lebih maksimal.
FKPT berperan dalam membantu memonitor, memantau, serta menyerap masukan dari masing-masing daerah. FKPT juga berperan dalam deteksi dini bahaya terorisme.
Menurut Saud, latar belakang pemikiran dalam pencegahan terorisme ada beberapa hal. Salah satunya, masih adanya upaya untuk mengganti Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar dan falsafah negara, termasuk ada sebagian WNI yang menginginkan khilafah.
"Kelompok ini berupaya terus membentuk khilafah. Langkah kita ke depan, harus meniadakan kesempatan, supaya mereka tidak bisa berbuat. Syukur-syukur kita bisa mengubah mindset dan ideologi mereka. Bagaimanapun kerasnya seseorang, pasti ada titik lemahnya," tutur Saud.
Untuk mengatasi itu, kata dia, dibutuhkan strategi dan pendekatan berbeda. Cara bertindak di Makassar dan Jakarta tidak sama. Di situlah diperlukan kearifan lokal.
Deputi I BNPT Mayjen TNI Agus Surya Bakti menambahkan, FKPT harus solid dalam menjalankan program pencegahan terorisme.
"Meski baru seumur jagung, FKPT sudah bisa eksis. Apalagi sekarang sudah 32 FKPT di seluruh Indonesia. Itu artinya FKPT dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam membangun bangsa ini melalui pencegahan terorisme," katanya.
Agus mengatakan, FKPT harus bisa meningkatkan pemetaan secara berkala potensi radikal terorisme di daerah sebagai bahan kebijakan pencegahan terorisme di daerah.
"Hal ini harus benar-benar dipahami oleh seluruh pengurus FKPT," kata Agus yang segera meletakkan jabatannya sebagai Deputi I BNPT setelah mengemban jabatan baru sebagai Pangdam VII Wirabuana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika