REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan restu dari pemerintah untuk membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Surat persetujuan dana Dukungan Kelayakan (DK) Pemeritah diserahkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Jakarta, Senin (7/12).
Instalasi saluran air minum yang bersumber dari mata air Umbulan, Pasuruan itu akan menjadi yang terbesar di Indonesia. SPAM Umbulan rencananya akan dibangun dengan mekanisme kerja sama pemerintah-swasta (KPS). Selama ini, rencana pembangunan SPAM Umbulan terhambat karena investor mengeluhkan ketiadaan jaminan kepastian dari pemerintah.
Gubernur Jawa Timur Soekaro menyampaikan, dengan diserahkannya surat dukungan kelayakan, maka pemerintah pusat menjamin terlaksananya proyek SPAM Umbulan, sehingga pihak swasta selaku investor dan pelaksana proyek dapat bekerja dengan tenang. Sementara Pemprov Jawa Timur sendiri, menurut Soekarwo, berperan sebagai penanggung jawab proyek kerja sama atau PJPK. Sebagai catatan, menurut Soekarwo, Jawa Timur merupakan provinsi pertama yang berani mengajukan diri sebagai PJPK.
Soekarwo menyampaian, nilai proyek SPAM Umbulan diperkirakan sebesar Rp. 1,808 triliun yang akan dibiayai oleh ekuitas badan usaha yang dibentuk oleh konsorsium yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, pinjaman bank, serta dukungan kelayakan. Proyek tersebut, menurut Soekarwo, menggunakan skema BOT (built operate transfer) dengan masa konstruksi dijadwalkan selesai dalam jangka waktu 24 bulan dan masa kerja sama selama 25 tahun sejak tanggal beroperasi secara komersial.
“Kami sangat bersyukur, sejak 1975 kami menunggu kepastian dari proyek ini. Ke depan, bila Umbulan beroperasi, kami dapat melayani kebutuhan air minum yang sehat dan jernih bagi lebih dari 1,3 juta jiwa warga di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Surabaya” kata Soearwo melalui siaran pers tertulis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
