REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik asal Papua Frans Maniagasi mengatakan, publik di Papua menyimak dengan serius segala hal yang terkait dengan isu panas kontrak karya Freeport yang kini menghiasi media massa. Yang pasti, bagi mereka isu ini sangat serius dan sama sekali bukan sekadar tayangan sinetron komedi yang isinya cuma melucu (candaan--Red).

"Ingat, segala hal yang terkait dengan Freeport sampai kini bagi orang Papua tak bisa menikmati atau mengambil manfaat  apa-apa. Bagi kami, malah sekarang terasa ada yang aneh, para elite sibuk ngomong kontrak karya, tapi masyarakat yang memiliki tempat pertambangan itu tak diikutsertakan. Inilah yang bagi kami terasa lucu sekaligus sebuah ironi," kata Frans kepada Republika.co.id, Kamis (19/11).

Dengan demikian, lanjut Frans, bila ada pihak yang ingin memperpanjang kontrak karya Freeport, mereka jelas tak bisa mengabaikan warga Papua yang 'memiliki' wilayah itu. Pemerintah, negara, atau pihak investor pun tak bisa menafikan keberadaan mereka.

"Saya ingin mulai sekarang semua pihak duduk bersama. Bicarakan semua ini dengan kepala dingin dan komprehensif. Sikap ini penting agar masyarakat, pihak pemerintah daerah, investor, negara, serta bangsa ini bisa mengambil manfaat. Jangan hanya karena punya kekuasaan, uang, dan teknologi maka bisa bertindak seweang-wenang,’’ ujar Frans.

Melihat persoalan tersebut, Frans meminta agar Presiden Jokowi mengambil siap yang adil sekaligus tegas. "Sekarang, pilihannya berpulang kepada beliau. Apakah akan melayani kepentingan masyarakat dan bangsa ataukah akan tunduk kepada kepentingan kekuatan kapitalisme. Kami rakyat yang ada di Papua akan mencermatinya,’’ ungkap Frans Maniagasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika