REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik calo perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia yang melibatkan petinggi parlemen terus bergulir. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui, banyak pihak yang ingin menjadi perantara antara pemerintah dengan Freeport. 

"Ada beberapa orang yang mencoba untuk menjembatani pemilik Freeport bertemu dengan kami," ucapnya di Kantor Presiden, Selasa (17/11).

(Baca: Setya Novanto: Presiden dan Wapres Harus Dihormati)

Namun, Pramono memastikan Presiden Jokowi tak pernah melakukan pertemuan dengan Freeport melalui perantara calo. Sebab, Jokowi dapat bertemu langsung dengan bos perusahaan tambang asal Amerika tersebut meski tanpa campur tangan orang ketiga.

"Presiden tidak akan pernah bertemu melalui middle man atau arangement siapapun," kata Seskab.

Pramono menegaskan, dalam urusan perpanjangan kontrak PT Freeport, Pemerintah hanya berpatokan pada empat poin utama, yakni royalti, divestasi, pembangunan smelter dan pembangunan Papua. Sehingga, jika ada pembahasan di luar empat poin tersebut dipastikan bukan berasal dari Presiden maupun Wapres.

"Presiden tidak pernah berbicara kepada siapapun di luar pemerintahan yang terkait empat konteks tadi. Kalau kemudian ada yang mengatasnamakan Presiden dan Wapres, maka Presiden menyampaikan dengan tegas itu tidak benar," tegas Pramono.

(Baca: Sigma: Menteri tak Bisa Mengadu ke MKD)

(Baca: Rizal Ramli No Comment Soal Pelaporan Sudirman Said)

Ikuti Whatsapp Channel Republika