REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Setya Novanto menekankan tidak mudah bagi perusahaan Amerika Serikat, termasuk PT Freeport, untuk menyerahkan sebagian sahamnya kepada pihak lain. Pernyataan Novanto menyoal tudingan yang ditujukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said kepadanya soal perpanjangan kontrak Freeport.
"Perusahaan Amerika di manapun jika berkaitan saham harus hati-hati, dan harus dinilai, dan tidak gampang untuk diberikan. Perusahaan Amerika keluar 100 ribu rupiah saja itu betul-betul harus dilaporkan, apalagi untuk jumlah-jumlah yang besar, apalagi saham," ujar Novanto di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (17/11).
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyebut adanya politisi berpengaruh di DPR RI yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam negosiasi terkait perpanjangan masa kontrak dengan perusahaan tambang Freeport.
Menurut Sudirman politikus itu juga meminta jatah saham Freeport untuk diberikan kepada presiden dan wakil presiden. Belakangan dalam wawancara ekslusif dalam program 'Mata Najwa' di Metro TV, Sudirman membenarkan politisi yang dimaksud adalah Ketua DPR Setya Novanto. (Baca: Gubernur Papua tak Dilibatkan Soal Perpanjangan Kontrak Freeport)
Novanto mengatakan perusahaan Amerika Serikat memegang kode etik berupa foreign corruption practice act (FCPA)/Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri, dan dirinya sangat menghormati hal tersebut. "Kalau ada berita atau pertanyaan meminta saham, kita harus hati-hati, saya sebagai pimpinan DPR sangat memperhatikan kode etik di Indonesia dan kode etik di Amerika Serikat," jelas dia.
Sementara itu ketika ditanya terkait pernah atau tidaknya Novanto bertemu dengan perwakilan Freeport, Novanto menjawab, "Yang jelas saya pernah kedatangan, di mana beliau minta dijelaskan di kantor kami, dan menjelaskan begitu, tentang program-program ke depan dan tentu beliau juga meminta tolong bagaimana supaya ini bisa diberikan, ada jalan keluar, karena ini hal yang baik." (Baca: Setya Novanto Bantah Catut Nama Jokowi Soal Freeport)
Ikuti Whatsapp Channel Republika