REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan ekonomi INDEF, Enny Sri Hartati berpendapat, audit Petral-PES seharusnya tidak dilakukan dan menyasar pada periode tertentu saja. Melainkan harus dilakukan sejak awal Petral berdiri agar tidak dijadikan kepentingan kekuasaan sesaat.
Menurut dia, silang pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirut Pertamina terkait kooperatif pejabatnya, menunjukkan ada konflik di dalam tubuh perusahaan milik negara tersebut. "Dalam rekomendasi tim RTKM, selalu dikemukakan Petral sarang mafia migas, Petral bubarkan saja. Namun yang paling utama adalah bukan membakar lumbungnya, namun tangkap tikusnya," ujar Enny Sri Hartati di Jakarta, Ahad (15/11).
Menurutnya, Petral-PES sebagai trading arm memiliki banyak fungsi, termasuk bagaimana mensiasati adanya trading internasional, market intelegence. Jika terjadi inefisiensi dalam tubuh petral, bagaimana mungkin adanya praktik kolektif dibiarkan selama bertahun-tahun.
"Terkait audit Kordhamentha berdasarkan rekomendasi mafia migas hanya satu tahun kurang mengena. Yang kita butuhkan adalah melihat pengelolaan Petral-PES selama dia beroperasi untuk mengetahui secara jelas," kata dia.
Ia juga mengaku heran dengan rekomendasi Pertamina untuk mengaudit Petral-PES yang hanya menyasar tahun tertentu. Bahkan sama dengan audit yang dilakukan BPK sebelumnya.
"Mengapa audit Kordhamentha tahunnya sama persis yang dilakukan dengan bpk, 2012 hingga 2014. Mengapa tidak langsung dilanjutkan sampai ke ISC-Pertamina hingga ke 2015," ujar dia.
Selain itu, pernyataan Dwi Soetjipto yang menggangu adalah ada pejabat Pertamina yang tidak kooperatif dengan auditor. Padahal, Dwi sendiri merupakan pertamina. Artinya dia kepemimpinan dia di Pertamina bisa dipertanyakan," imbuh dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
