REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus sesuai dan mendukung visi Presiden Jokowi yang ingin meningkatkan produktivitas dan mengubah sektor konsumtif menjadi produktif.

“BUMN harus didorong untuk fokus pada prioritasnya Presiden, bagaimana BUMN didorong untuk terjun ke sektor produktif. Bukan malah mendorong sektor  konsumtif seperti membangun kereta cepat,” kata  Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati di Jakarta, Senin (9/11).

Menurut dia, selama Kementerian BUMN dipimpin Rini Soemarno, terlihat belum ada kontribusi yang signifikan dalam mendorong perekonomian. Padahal publik berharap sosok Rini mampu melakukan reformasi di tubuh BUMN sebagai agen pembangunan. "Perannya BUMN-BUMN dalam mendukung prioritas pemerintah belum terlihat," katanya.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok sky Khadafi mendesak adanya audit atas Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN selama setahun belakangan. Pasalnyam sejak era pemerintahan sekarang, Rini sudah mengalokasikan PMN untuk BUMN sebesar Rp 64,8 triliun, dan alokasi PMN untuk tahun 2016 sebesar Rp 40  triliun.

"Jadi era Jokowi, selama dua tahun saja, dari 2015-2016, alokasi PMN bisa bisa mencapai Rp 104,8 triliun. Ini kebijakan edan, dan paling paling yang menikmati bukan rakyat,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika