Rabu 04 Nov 2015 08:25 WIB

PKS: Pemerintah tak Memuaskan Mengelola Perekonomian Nasional

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Angga Indrawan
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman
Foto: ROL/Casilda Amilah
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan, terdapat beberapa hal pencapaian yang positif dan patut diapresiasi dalam Pemerintahan Jokowi-JK. Namun harus diakui banyak pekerjaan rumah yang masih terbengkalai di masa kepemimpinan Jokowi-JK.

“PKS memberikan catatan penting terkait evaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Pertama, PKS memandang pemerintah belum menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam mengelola perekonomian nasional," katanya, Selasa (3/11).

Target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam Nawacita sebesar 7 persen per tahun semakin jauh dari yang diharapkan. Apalagi  pertumbuhan ekonomi  tahun 2015 hanya mampu tumbuh 4,6-4,7 persen di kuartal I & II, dan hanya 4,9 persen di kuartal III. 

"Capaian ini adalah prestasi terburuk selama 6 tahun terakhir. Empat komponen pertumbuhan ekonomi yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi dan ekspor mengalami pelemahan," kata Iman.

Kedua, lanjutnya, PKS menilai belanja pemerintah yang masih dalam kontrol pemerintah belum optimal dijalankan. Sehingga fungsi APBN sebagai kebijakan antiskilis ketika pertumbuhan ekonomi melambat belum efektif dijalankan.

Di samping itu, asumsi makroekonomi dalam APBNP 2015 dan RAPBN 2016 kurang realistis sehingga APBN sebagai jangkar kebijakan fiskal kehilangan kredibilitasnya di mata publik dan pasar. Oleh karena itu, PKS memberikan 18 catatan kritis terkait RAPBN 2016. 

PKS juga sudah menyuarakannya secara lantang di rapat paripurna. Namun demikian, PKS dengan berat hati memilih menerima RAPBN 2016 dengan catatan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement