REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali I Nyoman Suyasa mengecam kenaikan tarif Tol Bali Mandara terhitung sejak 1 November lalu. "Semestinya PT Jasamarga Bali Tol dan pemerintah menunda kenaikan tarif tol tersebut, karena kondisi masyarakat sedang bergulat untuk keluar dari tekanan ekonomi," katanya di Denpasar, Senin (2/11).
Menurut anggota Komisi III DPRD Bali yang membidangi pembangunan itu, kenaikan tarif tol itu menambah beban ekonomi masyarakat Pulau Dewata, karena warga merasa masih terbebani ekonomi yang sedang terpuruk.
"Bayangkan mereka yang setiap hari bolak balik lewat tol, sangat terasa pengeluarannya. Seharusnya tarif tol tidak dinaikkan, sembari menunggu pulihnya perekonomian," katanya.
Alasan kenaikan tarif tol itu karena harus menyesuaikan dengan inflasi, menurut Suyasa tidak tepat karena justru saat ini daya beli masyarakat semakin turun. Dia juga berang dengan alasan direksi PT Jasamarga Bali Tol yang menaikkan tarif agar bisa membayar utang ke bank Rp 13 miliar per bulan, sebab selama ini pendapatannya hanya mampu membayar Rp 10 miliar.
"Target pendapatan itu tak tercapai karena jumlah kendaraan yang menggunakan tol tidak mencapai target. Kenapa rakyat yang harus menanggung beban utang itu. Seharusnya dicarikan solusi lain," ucapnya.
Politikus asal Kabupaten Karangasem itu menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang memiliki saham di Tol Bali Mandara, namun tidak menolak kenaikan tarif tol itu.
"Seharusnya Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar memprotes kenaikan tarif tol itu karena mereka memiliki saham. Rakyat harus dilindungi. Jangan ikut-ikutan berorientasi bisnis tapi membebani rakyat sendiri. Termasuk juga mengevaluasi kondisi tol bergelombang, terutama pada jalan sepeda motor," katanya.
Dikatakan, kenaikan tarif itu akan menjauhkan tujuan awal pembangunan Tol Bali Mandara, yakni untuk mengurai kemacetan.
Menurutnya, masyarakat akan enggan untuk mengunakan tol jika tarifnya terus dinaikkan. Akibatnya masyarakat akan memilih menggunakan jalan lain. "Maka akan terjadi kemacetan. Padahal tol itu dibangun untuk mengatasai kemacetan," kata Suyasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika