REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Anggota Banggar dari Fraksi Golkar, Ridwan Bae mengatakan saat ini penyerapan dana daerah memang belum maksimal. Dalam kancah nasional, baru 40 persen dana daerah yang terserap hingga kini.
Ridwan mengatakan banggar sudah menyiapkan APBN Perubahan sejak Maret. Namun, faktanya hingga kini masih ada daerah yang masih melakukan tender proyek.
Ia menilai, hal ini disebabkan nomenklatur (tata nama) yang dilakukan pemerintah pusat. Ketika bermunculan dinas baru, konsekuensinya adalah menciptakan eselon II keatas. Akibatnya, eselonisasi ini butuh waktu, hingga proses program dan percepatan penyerapan anggaran jadi terhambat.
"Kita harus akui bahwa penyerapan dana masih rendah dan terlambat hal ini dikarenakan adanya banyak perombakan," ujar Ridwan di Universitas Halu Oleo, Kendari, Kamis (29/10).
Saat ini baik pemerintah pusat maupun daerah menurutnya harus segera mengakselerasi penyerapan dana daerah. Sebab, hal tersebut menjadi kepentingan rakyat. Banyak rakyat yang perlu dikover dalam banyak rencana daerah.
Ia juga mengatakan, akibat melemahnya daya serap anggaran, banggar sepakat tidak melakukan penambahan dana anggara. Pada beberapa daerah dan dinas yang tidak optimal dalam penyerapan anggaran malah terancam akan mengalami pengurangan anggaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
