REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Anggota DPRD NTB, Ruslan Turmudzi mengakui pembangunan infrastruktur di sepuluh kabupaten/kota memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Akan tetapi, dirinya mengkritik pembangunan belum mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Pembangunan infrastruktur di NTB luar biasa dampaknya, tapi persoalannya tidak mampu menurunkan tingkat angka kemiskinan dan meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Rabu (28/10).

Itu terjadi, menurutnya, karena anggaran yang begitu besar yang seharusnya dinikmati masyarakat. Akan tetapi, uang yang beredar di masyarakat berkurang disebabkan para investor dan kontraktor yang menggarap proyek pembangunan berasal dari luar daerah. Sehingga, modal tidak berputar.

Seharusnya, ia menuturkan, mesti ada kesepakatan bersama antar pimpinan daerah untuk memanfaatkan kontraktor atau investor lokal. “Contoh, balai jalan mengerjakan jalan di NTB dengan angka miliaran setiap tahun. Apa dampaknya kepada kota Mataram dan lainnya, tidak ada dan stagnan bahkan menurun,” katanya.

Ruslan mengatakan terdapat kebijakan yang keliru. Oleh karena itu harus ada seleksi yang lebih ketat terhadap kontraktor yang harus didominasi kontraktor lokal. Sementara terkait dengan kualitas kontraktor lokal maka bisa dilakukan pengawasan.

Dirinya menjelaskan PAD NTB yang menurun menyebabkan APBD dari 2015 ke 2016 berkurang sebanyak Rp 140 miliar. Sehingga bisa dikatakan tidak ada pertumbuhan akibat dampak dari berbagai macam hal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika