Senin 26 Oct 2015 00:31 WIB

Banyaknya Kekerasan di Sekolah, Pemerintah Perlu Terapkan Kebijakan

Rep: C13/ Red: Winda Destiana Putri
Kekerasan anak
Foto: myhealing.wordpress.com
Kekerasan anak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejadian kekerasan terus menerus terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia. Kekerasan ini tidak hanya terjadi pada tingkat SMP/sederajat dan SMA/sederajat tapi SD/sederajat juga.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (Sekjen FSGI), Retno Listyarti mengatakan, kekerasan ini tidak hanya dilakukan antar senior dan junior maupun dengan siswa seumuran. Menurut dia, kekerasan ini juga terkadang dilakukan oleh para guru terhadap para siswanya.

Dengan banyaknya peristiwa kekerasan di dunia pendidikan, Retno bersama anggota FSGI lainnya menyarankan agar pemerintah membuat kebijakan anti kekerasan.

“Ini perlu adanya kebijakan saling mendukung antara pemerintah pusat dengan daerah,” ujar Retno saat diskusi tentang "Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi di Bidang Pendidikan" di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Ahad (25/10).

Menurut Retno, pemerintah pusat sebaiknya jangan menyerahkan kasus kekerasan ini hanya kepada pihak sekolah. Dengan kata lain, pemerintah tidak diperbolehkan membiarkan kepala sekolah untuk menghadapi dan menanggung resikonya sendiri.

Selain itu, Retno berpendapat, sosialisasi aturan kedisipilinan di sekolah juga perlu diterapkan. Sosialisasi ini diperuntukkan bagi sekolah dan orangtua siswa. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk membangun komunikasi yang baik antara orangtua dan sekolah.

Retno juga menilai lambannya dalam mengatasi kekerasan di sekolah juga akibat dari para gurunya. Para guru tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mengatasi kekerasan. Oleh sebab itu, FSGI menyarankan pemerintah pusat dan daerah harus membuat program pelatihan guru. Mereka dilatih ihwal cara mencegah, menangani dan mengatasi kekerasan.

Selama ini, kata Retno, tidak pernah ada pemetaan dari dinas setempat terkait sekolah-sekolah yang rawan kekerasan. Padahal pemetaan ini penting untuk menjadi dasar dinas pendidikan setempat. Dengan demikian, mereka pun bisa membuat kebijakan dalam memperkuat keragaman dan mengatasi kekerasan dalam pendidikan nantinya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement