REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo menilai kinerja pemerintahan Jokowi-JK saat ini tergolong lamban, terutama di bidang ekonomi.
"Perkembangan ekonomi selama setahun pemerintahan Jokowi-JK terbilang kurang cepat. Hampir semua. Semboyan saya kalau bekerja itu yang pertama quality, yang kedua speed," jelas Hary usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Senin (19/10).
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Diantaranya pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan pemberantasan narkoba. Selain itu, Hary juga menyoroti permasalahan kesenjangan sosial yang hingga kini belum terselesaikan.
Pemerintahan Jokowi-JK, kata dia, cenderung melaksanakan proyek besar yang justru lebih memberikan manfaat pada masyarakat menengah ke atas.
"Dengan kita mengadopsi pasar bebas kapitalisme di tengah masyarakat yang kesejahteraannya masih di bawah, dan pendidikannya masih di bawah, pertumbuhan ekonomi itu lebih cenderung dinikmati masyarakat menengah ke atas," jelas dia.
Menurutnya, pemerintah perlu fokus pada percepatan pertumbuhan masyarakat menengah ke bawah sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Contohnya memberikan pelatihan serta perlindungan produksi dalam negeri dalam menghadapi pasar bebas.
Ia pun mengaku khawatir dengan kondisi saat ini, Indonesia belum siap untuk memasuki pasar bebas akhir tahun ini.
"Untuk pasar bebas, pasar bebas tidak bisa diterapkan untuk kondisi seperti ini," kata Hary.