Pembangunan Sukses, JK: Pemerintah dan LSM tak Bisa Saling Curiga

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan civil society organization (CSO/LSM) Indonesia yang mengikuti acara United Nation Summit for Adoption of the Post 2015 Agenda di New York. Dalam pertemuan tersebut, dibahas terkait strategi pelaksanaan (sustainable development goals) SDGs yang sebelumnya telah diadopsi oleh negara-negara yang menghadiri agenda tersebut di Markas PBB.

Menurut Juru Bicara Wapres, Hussain Abdullah, JK menegaskan, pemerintah pun memerlukan keterlibatan masyarakat sipil dalam menjalankan pelaksanaan SDGs atau pembangunan berkelanjutan.

"Sehingga keduanya saling membutuhkan. Untuk keberhasilan kerja sama tersebut, kata Wapres baik pemerintah maupun CSO tidak bisa saling curiga. Pemerintah tidak boleh langsung curiga hanya akan dikritik oleh CSO. Sebaliknya CSO tidak boleh curiga pemerintah tidak akan melaksanakan program tersebut," jelas Husain, Sabtu (26/9).

JK, kata Husain, menyambut masukan dari sejumlah CSO yang terdiri dari 10 orang perwakilan LSM, di antaranya Sugeng Subagijo dari INFID, Abednego Tarigan dari Walhi, dan Haris Azhar dari Kontras. Dalam pertemuan ini, turut dihadiri Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

Husain melanjutkan, Sugeng Bahagijo Direktur International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) berharap kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sipil dapat dilakukan dengan membentuk sekber untuk melaksanakan agenda tersebut secara bersama sama.

"Sugeng optimis program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia tersebut dapat terwujud," kata Husain.

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil mendorong pemerintah Indonesia melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan agenda pembangunan berkelanjutan (SDG) hingga 2030. Program pembangunan yang mempunyai 17 tujuan dengan 169 target ini akan disepakati para pemimpin negara dalam Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70, 25-27 September 2015 di New York, Amerika Serikat.

"Tanpa partisipasi masyarakat, agenda SDGs akan bernasib sama seperti agenda pembangunan milinium (millenium development goals/ MDGs)," kata Sugeng Bahagijo, Direktur International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) di New York, dalam rilisnya.

Menurut dia, di sejumlah negara pelaksanaan MDGs yang digagas sejak 15 tahun lalu jauh dari harapan. Sedangkan di Indonesia, empat dari delapan tujuan MDGs tercatat jauh dari target.

Empat kegagalan MDGs tersebut yakni menekan angka kematian angka ibu saat melahirkan, menekan jumlah penderita HIV, memastikan kelestarian lingkungan hidup serta menyediakan akses air minum, dan sanitasi layak bagi masyarakat.

Sugeng mengatakan bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat diwujudkan dengan membentuk panitia bersama melibatkan organisasi masyarakat sipil. "Tanpa mengurangi peran-peran pemerintah," kata Sugeng.

Menurut dia, masyarakat sipil dengan keahliannya masing-masing dapat membantu pemerintah agar lebih tajam melakukan pemetaan masalah di lapangan, membuat solusi, dan implementasi serta melakukan pengawasan.

N Dessy Suciati Saputri

Sent from my BlackBerry®

Ikuti Whatsapp Channel Republika