REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sebenarnya pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah dikerjakan pemerintah Indonesia, hanya diperlukan penajaman dalam pengentasan kemiskinan.
"Sekali lagi program pemerintah itu sama dengan pembangunan berkelanjutan (SDG) PBB, intinya mengintegrasikan program internasional itu ke dalam program pemerintah," katanya usai menghadiri upacara Pembukaan KTT Pembangunan Berkelanjutan 2015 di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Jumat (25/9).
Wapres Jusuf Kalla hadir didampingi Menko PMK Puan Maharani, Menlu Retno Marsudi, dan Menkes Yunita Moeloek. Lebih lanjut Wapres menjelaskan jika program pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) sebagian besar sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia.
Misalnya saja, katanya, soal pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendidikan. Menurut Jusuf Kalla, hal yang diperlukan Indonesia adalah menajamkan dalam program-program pengentasan kemiskinan.
"Sekarang ini paradigama yang harus diubah. Bukan bagaimana kalau orang sakit dirawat di mana, tetapi bagaimana orang menjadi tidak sakit. Jadi bukan kalau sakit ditanggung pemerintah tetapi bagaimana mendorong orang lebih sehat," katanya.
Namun, katanya, sesuai dengan poin 17, yakni partisipatif maka perubahan paradigma itu harus menjadi gerakan bersama masyarakat. Wapres mengakui untuk menyukseskan pembangunan berkelanjutan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah, katanya, juga harus bersama-sama dengan lembaga swadaya masyarakat, bahu membahu untuk mewujudkannya.
Mengenai keinginan masyarakat sipil agar dibentuk sekretariat bersama pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, Wapres menegaskan hal itu tidak perlu. "Tak perlu ada kementerian SDG dan nggak pernah ada. Jadi tak perlu ada lembaga khusus. Saya lebih condong ini bagian yang dikoordinasi oleh Bappenas karena ini soal perencanaan sehingga bisa lebih luas," katanya.
Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil meminta pemerintah untuk membentuk kantor sekretariat bersama guna melaksanakan program-program pembangunan berkelanjutan (SDG). Menurut mereka kantor bersama itu penting agar bisa menyatukan langkah pemerintah dalam organisasi lembaga swadaya masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
