REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Pengamat kebijakan publik Universitas Jember Rahmat Hidayat MPA mengatakan kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mencederai hati rakyat yang telah memilih mereka di Senayan (Gedung DPR).
"Kenaikan tunjangan dewan hanya akan melukai hati rakyat karena tidak cukup alasan mereka untuk meminta tambahan tunjangan tanpa kerja yang memadai, apalagi di tengah ekonomi yang memburuk," kata Rahmat di Jember, Jawa Timur, Rabu (23/9).
Menurutnya, kenaikan tunjangan seharusnya diimbangi dengan akuntabilitas kinerja yang bisa dipantau oleh publik, namun masalah tersebut selalu berulang pada setiap pergantian anggota DPR RI.
"Sejauh ini publik masih belum melihat kinerja legislator yang duduk di Senayan itu, bahkan akrobat politik Ketua DPR Setya Novanto bertemu kandidat capres Partai Republik AS Donald Trump semakin menambah panjang kekecewaan rakyat," tuturnya.
Kandidat Doktor Charles Darwin University itu mengatakan DPR seharusnya mengembangkan sistem akuntabilitas kebijakan yang bisa memudahkan rakyat untuk mencermati kinerja para legislator tersebut.
"Tunjukkan kinerja dulu, baru minta kenaikan tunjangan. Para politisi itu baru beberapa bulan menjadi anggota DPR sudah meminta kenaikan tunjangan tanpa ada indikator yang bisa menunjukkan kinerja parlemen dalam memajukan bangsa," paparnya.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember itu menilai para legislator di Senayan tidak peka terhadap kondisi sosial bangsa karena masih banyak konstituen yang diwakili mereka hidup dalam garis kemiskinan.
"Seharusnya wakil rakyat itu malu karena saat ini gaji dan tunjangan dewan cukup besar, sedangkan rakyat yang mereka wakili hidup serba kekurangan. Mereka telah membohongi rakyat dengan janji," ucap Wakil Tanfidziyah Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Australia-New Zealand itu.
Pengajar di Indonesian Language Study Program Charles Darwin University itu menegaskan kenaikan tunjangan anggota DPR tidak tepat di tengah kinerja mereka yang buruk, sehingga pemerintah seharusnya tidak menyetujui usulan politisi Senayan.
"Sudah cukup rakyat sengsara saat ini dan jangan ditambah melukai hati rakyat dengan meminta kenaikan tunjangan karena kepercayaan publik terhadap anggota DPR sudah di titik nadir," tegas mantan aktivis/pegiat mahasiswa itu.
DPR mengajukan kenaikan tunjangan untuk anggota DPR kepada pemerintah dan kemudian disetujui, meskipun besarannya tidak sesuai dengan usulan dan nilai tunjangan itu bervariasi untuk ketua alat kelengkapan dewan, wakil, dan anggota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
