REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat menegaskan akan membatasi perkara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang masuk ke MK. Ia mengatakan MK hanya akan menyelesaikan perselisihan sengketa hasil pilkada.

"Tidak semua masalah pilkada serentak nanti masuk ke MK, kita akan batasi sesuai ketentuan Undang Undang," kata Arief di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (17/9).

Arief menjelaskan dalam  UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, sudah membatasi perkara yang masuk ke MK. Menurut dia, hal itu tertuang secara rinci dalam pasal 158.

“Sebetulnya undang-undang itu sudah membatasi perkara yang bisa masuk ke MK. Ada persentase tertentu yang dibatasi secara limitatif perkara-perkara yang bisa sampai di MK," ujar Arief.

Arief mengimbau persoalan yang lain terkait pilkada sudah diselesaikan pada tingkatan masing-masing instansi, baik di Bawaslu, PTUN dan Gakkumdu (penegakan hukum terpadu yang terdiri dari tiga unsur yakni kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu).

"Bila ada 266 daerah yang melakukan Pilkada, maka 300 perkara merupakan angka yang ideal untuk diselesaikan. Bila di satu daerah memiliki dua hingga tiga calon, berkemungkinan dua di antaranya mengajukan perkara," katanya.

Namun, ia berharap perkara yang diajukan tidak mencapai angka 300. Menurut dia, persentase yang diatur dalam undang-undang jumlahnya sangat terbatas.

Arief menambahkan, prosedur perkara yang diterima di MK akan berbeda dari penanganan perkara perselisihan sengketa hasil yang ada di tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau dulunya ada syarat terstruktur sistematis, dan masif, pada penyelesaian sengketa pada pilkada serentak ini hanya akan menyelesaikan perselisihan angka-angka saja," ujar Arief.

Tetapi, ia memprediksi dalam penyelesaian perkara perselisihan pilkada serentak tahun ini tidak akan berjalan dengan cepat walaupun prosedurnya sudah berbeda. Hal itu, menurut dia, juga merujuk kepada undang-undang yang dibatasi selama 45 hari.

“Ya tidak cepat, dalam UU kan dibatasi 45 hari. Dalam 45 hari kita simulasikan juga bisa kita selesaikan. Kita berpegang pada UU, nantinya Peraturan MK akan menjabarkan," kata Arief.

Ikuti Whatsapp Channel Republika