REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Puluhan orang yang tergabung dalam Poros Mahasiswa Anti Korupsi (Pormasi) Kota Makassar menggelar aksi unjuk rasa menuntut Kejaksaan Agung segera mengusut tuntas kasus Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang melibatkan elite pejabat dan konglomerat. Dalam aksinya, massa menggelar orasi panggung bebas di bawah jembatan Fly Over Makassar kemudian dilanjutkan ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kamis (3/9) siang.
"Keberanian Kejagung membongkar skandal BPPN tersebut tentu kami harapkan bersama meski diketahui ada oknum elit eks pejabat Negara dan partai yang turut andil dan terlibat dalam skandal tersebut," kata Koordinator Aksi, Muhammad Tasrib dalam orasinya.
Menurut Tasrif yang juga aktifis HMI MPO Makassar tersebut, netralitas, ketegasan dan fair Jaksa Agung tentu menjadi harapan publik saat ini. Apalagi, skandal proses pembelian cassie tersebut terjadi pada saat kepemimpinan Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden.
"Meski melibatkan eks nomor 1 RI, publik tentu tidak menginginkan ada permainan dan kelakukan elit-elit penguasa yang dengan bangganya mempermainkan hukum dengan seenaknya di bangsa ini," kata dia.
"Mereka," kata Tasrib melanjutkan, "sudah tidak punya rasa malu untuk mempertontonkan perilaku yang tidak etis. Kejagung harus berani menyeret para elit pejabat yang terlibat pada saat itu, terutama Megawati Soekarno Putri."
Sementara itu, Isbah salah satu demonstran yang juga aktifis Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) menyatakan, kasus tersebut yang pada masa itu telah melakukan OBRAL aset-aset negara Indonesia ke negara luar yang telah merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.
"Usut Tuntas Kasus obral Murah Aset Negara yang telah merugikan negara yang menyeret nama Megawati Soekarno Putri dan mendesak Kejaksaan Agung untuk memeriksa dan mengadili Kepala BPPN 2002-2004 yaitu Syafruddin Tumenggung, dan Menteri BUMN saat itu Laksamana Sukardi," katanya.
Hal yang sama juga terjadi di kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah. Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Aktifis Palu untuk Rakyat (GAPURA) melakukan demonstrasi menuntut Kejagung mengusut tuntas dugaan korupsi dalam kasus Cessie BPPN.
"Kami meminta kepada pihak Kejaksaan tinggi untuk menemui massa aksi dan mendukung upaya pihak-pihak yang inggin membongkar kasus jual-beli aset negara ini," kata Fadli Rahman, di depan kantor Kejati Sulteng, Palu.
Aksi Gapura sempat tegang dan terjadi perdebatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng Johanis Tanak, SH.M.Hum. "Ini persoalan bangsa pak, kami hanya mau meminta kepada Kejati sulteng untuk mendukung langkah kami dalam mengusut tuntas kasus jual beli yang menyeret beberapa elit-elit politik dan konglomerat, Kalau tidak kami akan memblokade kantor ini," kata Andrie Wawan di ruangan Kepala Kejati Sulteng.
Seperti yang telah diketahui sebelumnya, kasus jual-beli aset negara yang telah dilakukan oleh megawati soekarno putri pada periode 2001-2004 telah merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika