REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bareskrim Polri berencana memeriksa Dirut Pelindo II RJ Lino dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobil crane. Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi berharap pemeriksaan itu akan menjadi jalan masuk untuk membongkar mafia di pelabuhan.

"Mudah-mudahan dari hasil pemeriksaan dari Bareskrim soal petinggi pelabuhan bisa me-record mafia di sana," kata Adhie dalam Forum Senator Untuk Rakyat "Mafia Pelabuhan Vs Poros Maritim" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (30/8).

Adhie menilai, permasalahan di pelabuhan tidak hanya melibatkan orang yang di lapangan. Tetapi juga pejabat yang lebih tinggi. "Seperti mem-backing mereka," ujar Adhie.

Menurut Adhie, pembersihan mafia di pelabuhan sangat penting dilakukan. Namun, lanjut Adhie, hal itu perlu diluruskan bahwa selama ini di Indonesia yang dilabeli mafia itu orang di luar pemerintahan. Mafia diasosiasikan dengan pengusaha, bukan pejabat pemerintah.

"Kalau di film-film, mafia itu muncul karena ada regulasi, birokrasi, politisi, penegak hukum, kemudian pengusaha dan bandit di lapangan. Kita dengar mafia itu kan dianggapnya hanya swasta, jagoan di luar. Tapi sebenarnya mafia muncul karena ada kerja sama, korupsi, kolusi, antara penyelenggara negara, pengusaha dan bandit yang mengambil keutungan," katanya.

Adhie menambahkan, pembersihan mafia di pelabuhan Indonesia penting dilakukan agar bisa meningkatkan daya saing. "Jadi sebetulnya aparat kita yang dibawah yang pelaksana banyak yang baik. Cuma dari settingan pimpinannya bermain, ini yang membuat jadi rumit," ujar Adhie.

Ikuti Whatsapp Channel Republika