REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Indonesia merdeka sudah 70 tahun. Mengambil momentum tersebut Kementerian Agraria Tata Rung/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Inovasi Program Layanan 70-70. Hal ini merupakan bentuk inovasi pelayanan Kementerian ATR/BPN kepada masyarakat agar lebih efektif, efisien dan terukur dalam kurun waktu antara lain: 70 menit, 70 jam, 70 hari.

''Hal ini untuk menghadirkan kualitas layanan yang sudah 70 tahun merdeka. Ada tujuh inovasi layanan yang dikeluarkan dan kantor BPN baik di pusat maupun di daerah  wajib melaksanakan minimal satu pelayanan. Kalau tidak bisa melayani, tutup kantor dan ganti pejabat,'' kata Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan di hadapan pengurus dan anggpta KAPTI  (Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi) Agraria, di Pendopo Kampus STPN, Yogyakarta, Sabtu (8/8).

Tujuh kualitas pelayanan tersebut, kata dia, merupakan pelayanan yang memang kebetulan keseharian masyarakat diantaranya: percepatan pelayanan, pengalihan, pengecekan. ''Harapannya supaya masyarakat yang menerima pelayanan merasakan bahwa Indonesia sudah 70 tahun merdeka. Dalam desain kebijakan kami ini mendasarkan pada kesiapan dan kesanggupan dari masing-masing kantor BPN,'' tuturnya.

Dia menambahkan, sebetulnya ini inovasi layanan yang didorong untuk memayungi kebijakan 70-70 . ''Hal ini untuk mengingatkan bahwa Indonesia sudah 70 tahun dan kewajiban kami untuk menghadirkan kualitas layanan yang kuat dan bagus.

Di bagian lain Ferry  mengatakan KAPTI Agraria merupakan sebuah organisasi alumni yang sebagian besar dan alumninya bekerja di BPN.  ''Saya mendorong ini adalah bagian  dari bagaimana melakukan konsolidasi supaya anggotanya yang jumlahnya 8000 ribu lebih bisa membangun energi positif. Dia bisa membangun solidaritas. KAPTI Agaria bukan organisasi yang struktur. Bangun suasana kewajaran, kemanusiaan dan kekeluargaan,'' saran dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika