REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung menyarankan sebaiknya mekanisme Kartu Jakarta Pintar (KJP) diberikan ke pihak sekolah. Hal ini menyusul penyelewengan dana KJP yang ditemukan Bank DKI. 

"Saya pengennya gini, kembalikan pada sekolah. Mekanismenya ke sekolah," kata Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (3/8).

Ia justru mengatakan lebih baik bantuan pendidikan tersebut tidak langsung diberikan kepada orang tua atau pun siswa. Jadi, tidak ada penyimpangan yang bisa dilakukan untuk keperluan di luar kebutuhan pendidikan.

Dana KJP sebelumnya diketahui memang diberikan ke sekolah untuk menunjang program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi siswa tidak mampu. Namun pada awal 2015 sistem diubah. Dana yang diberikan disalurkan lewat ATM Bank DKI sehingga tidak bisa ditaarik secara tunai. 

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengatakan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok tidak terbawa emosi. Program ini bisa dibangun dan dibahas mekanismenya bersama-sama dengan DPRD.

Sebelumnya dilaporkan penemuan penyelewengan dana KJP yang berhasil ditelusuri Bank DKI. Diketahui dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, justru dimanfaatkan untuk membeli bensin, perhiasan, hingga karaoke.

Ikuti Whatsapp Channel Republika