REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengakui pada tahun ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI kesulitan untuk mencapai Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) secara maksimal. Sebab anggaran belanja pegawai di Pemprov DKI jumlahnya sudah besar hingga mencapai Rp19 triliun.

"Kita sudah evaluasi misalnya penghitungan e-kinerja kita sebagian besar tidak bisa mencapai target di atas 75 dari komponen yang ada, jadi rata-rata 50-75 persen. Sehingga TKD maksimal sulit untuk didapatkan pegwai," katanya.

Untuk itu Pemprov DKI berencana mengurangi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Perubahan (APBD-P) 2015. Menurutnya perampingan birokrasi di Kepulauan Seribu nantinya juga akan berdampak pada pengurangan belanja pegawai.

Djarot mengatakan perampingan birokrasi di Kepulauan Seribu akan dilakukan secepatnya. Ia melanjutkan sebaiknya Pemprov memanfaatkan dengan adanya sejumlah Pegawai Harian Lepas (PHL).

"APBD-P ini dalam rangka untuk efisiensi belanja pegawai, tidak usah menunggu 2016. Terutama belanja tidak langsung," ujar Djarot.

Adapun dengan pengurangan anggaran belanja pegawai dapat dialihkan pada program yang lainnya. Djarot mengatakan anggaran dapat dialihkan kepada program yang dekat dengan masyarakat.

"Kita berharap anggaran bisa langsung dialihkan pada hal-hal yang bersinggungan dengan masyarakat, seperti pembangunan rusunawa (rumah susun sederhana sewa), pembukaan lahan terbuka hijau, drainase, dan sebagainya," kata mantan Wali Kota Blitar itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika