REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan dana sebesar Rp 75 miliar untuk mengatasi bencana kekeringan dalam jangka pendek.

Kepala Data dan Informasi Sutopo Purwo Nugroho mengatakan dana tersebut digunakan untuk mencukupi persediaan serta perbaikan infrastruktur untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat yang daerahnya dilanda kekeringan.

"Untuk mengatasi kekeringan jangka pendek, BNPB menyediakan Rp 75 miliar yang sebagian besar digunakan untuk membantu BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam menangani darurat kekeringan," kata Sutopo dalam pesan singkat, Sabtu (1/8).

Dia menjelaskan bantuan tersebut antara lain untuk distribusi air bersih dengan tangki air, perbaikan pipa saluran air, serta pembangunan bak penampungan air di daerah. Sedangkan penanggulangan kekeringan untuk jangka panjang diperlukan upaya menyeluruh dengan perbaikan kualitas lingkungan dan pembangunan infrastruktur keairan.

BNPB mencatat sedikitnya 102 kabupaten di Indonesia mengalami kekeringan karena ketersediaan air di daerah tersebut tidak mencukupi serta akibat musim kemarau.

"Saat ini, kekeringan telah melanda 16 provinsi yang meliputi 102 kabupaten-kota dan 721 kecamatan di Indonesia hingga akhir Juli 2015," kata Sutopo.

Ke-16 provinsi tersebut adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bengkulu, Papua, dan Nusa Tenggara Timur, serta Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, serta Bali.

"Kekeringan paling banyak terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan dan Bali," tambahnya.

Kekeringan tersebut juga berdampak pada 111 ribu hektare lahan pertanian dan diperkirakan kondisi tersebut semakin meluas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika