REPUBLIKA.CO.ID,TANGERANG SELATAN -- Komisi Pemberantasan Korupsi memilih Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu pilot project (percontohan) program Integrity Assessment 2015. Melalui program ini KPK akan melakukan survey integritas dengan konsep kemitraan dan kerjasama dengan instasi pemerintahan daerah maupun kementerian.
“KPK melakukan pilot project di 2015 sebelum nantinya akan di luncurkan pada 2016. Ada tiga kota yang menjadi pilot project dari kegiatan penelitian ini, yaitu Surabaya, Bintan, dan Tangerang Selatan,” kata Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wahyu di Graha Widya Bhakti Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan, kemarin seperti dalam keterangan pers yang diterima ROL, Rabu (15/7).
Wahyu mengatakan program Integrity Assessment sedianya telah dilakukan sejak 2007. Tujuannya untuk mengukur tingkat integritas layanan pada organisasi publik seperti kementerian atau lembaga, dan pemerintah daerah.
Wahyu menyatakan, hasil survei KPK akan dijadikan dasar pijakan bagi penyelenggara kegiatan publik. Ada dua nilai integritas yang ditekankan di sini, yakni integritas eksternal dan integritas internal. Intergritas eksternal dibagi dalam tiga bagian, yaitu indeks korupsi, indeks transparansi, dan indeks akuntabilitas. Sedangkan integritas internal terbagi menjadi dua bagian yaitu integritas budaya dan integritas kerja, yang merupakan bentuk dasar pijakan dalam penilaian integritas.
Wahyu menambahkan, program tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan atau preventif dari pemberantasan korupsi. Sehingga diharapkan dapat memberikan memberikan pemahaman dan pendidikan supaya tidak mudah terjebak pada pemahaman yang keliru mengenai korupsi. “Kita bukan hanya memberikan pemahaman dan pendidikan kepada aparatur pemerintahan, tetapi juga pada masyarakat. Hal ini merupakan usaha dan upaya untuk meningkatkan integritas secara individu hingga dapat mencegah terjadinya kasus korupsi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menyambut baik program yang akan dilakukan KPK di wilayah pemerintahannya. Menurut Airin program ini sangat baik sebab selama ini wilayah Tangerang Selatan kerap menjadi sorotan publik dalam berbagai kasus dugaan korupsi.
“Penawaran ini akan kita diskusikan lebih lanjut secara internal, agar project ini dapat segera ditindak lanjuti terutama mengenai hal-hal apa saja yang dapat dikerjakan secara bersama antara KPK dan Pemerintahan Kota Tangsel,” ujar Airin.
Kabag Humas dan Protokoler Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, Dedi Rafidi, berharap program KPK bisa terealisasi. Terlebih Airin selaku Wali Kota sudah menyambutnya dengan baik. “Setidaknya ada niat baik dari Pemkot untuk mencegah terjadinya kasus korupsi, efeknya adalah ini dapat meningkatkan integritas dan kinerja Pemkot Tangsel,” kata Dedi.n m akbar wijaya
Ikuti Whatsapp Channel Republika