REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) meminta Kementerian Dalam Negeri agar menaikkan tunjangan DPRD Kota. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun mengaku telah mempersiapkan permintaan kenaikan tunjangan DPRD.
Kendati demikian, menurut Tjahjo, tak semua permintaan DPRD dapat dipenuhi.
"Sudah kita persiapkan, tapi tidak bisa semuanya," kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (2/7).
Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan, kementeriannya selektif dalam mengatur kondisi fiskal keuangan tiap-tiap daerah. Tjahjo juga menyatakan akan mempersiapkan payung hukum pemberian kenaikan tunjangan dan gaji para anggota DPRD.
"Kita memberikan payung hukumnya saja, dari segi perjalanan dinas disesuaikan. Sistem uang reses tidak model at cost, tapi lump sum karena masing-masing daerah beda. Ini diserahkan ke Mendagri. Sisanya bertahap," jelas Tjahjo.
Sebelumnya, Adeksi meminta 12 item hak keuangan untuk dinaikkan, termasuk uang representasi. Selain itu, Adeksi juga mengusulkan kenaikan tunjangan jabatan sebesar 200 persen dari uang representasi dari awalnya 145 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
