REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut telah menurunkan tunjangan perumahan anggota DPRD Jawa Barat. Ia pun mengungkapkan surat keputusan terkait hal tersebut bakal dikeluarkan pekan.
"Nanti hari Senin kita putuskan. Sudah ya provinsi evaluasi mungkin hari Senin SK-nya keluar," ucap Dedi seusai mengikuti acara rapat paripurna HUT Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (25/9/2025).
Terkait besaran penurunan tunjangan tersebut, ia meminta media massa untuk melihat surat keputusan (SK). "Lihat aja nanti SK-nya," ungkap dia.
Sebelumnya, polemik tunjangan rumah anggota DPRD Jawa Barat mencuat setelah ramai penolakan tunjangan perumahan DPR RI. DPRD Jawa Barat pun memberikan penjelasan terkait tunjangan perumahan tersebut.
Sebelumnya, Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Buky Wibawa Karya Goena mengatakan seluruh fraksi dan pimpinan telah menyepakati evaluasi berbagai tunjangan termasuk perumahan para wakil rakyat di daerah itu.
"Kami sudah rapat terkait isu yang belakangan ini ramai diperbincangkan (tunjangan perumahan dan beragam tunjangan Anggota DPRD Jawa Barat). Dalam rapat hadir pimpinan, wakil ketua dan ketua fraksi dan semuanya bersepakat tunjangan perumahan akan dievaluasi," kata Buky saat dikonfirmasi di Bandung, Jumat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat MQ Iswara, mengatakan DPRD Jawa Barat segera mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berkonsultasi terkait evaluasi tunjangan anggota dewan khususnya perumahan yang menjadi polemik di masyarakat.
Menurut Iswara, momen evaluasi ini dinilai tepat sebab, bersamaan dengan pembahasan APBD Perubahan Jawa Barat yang sedang dalam penilaian Kemendagri.
"Memang sesuai dengan hasil rapat, terkait dengan tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi Kemendagri. Jabar menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika