REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Jakata, Syarif Hidayatulla Zaki Mubarak memperingatkan Jokowi agar menolak desakan dari parpol pendukungnya, terutama PDIP yang memaksa sejumlah nama menteri segera di reshuffle.

Menurut Zaki, desakan dari PDIP lebih didasari syahwat kekuasaan dengan meminta tambahan jatah lima menteri di kabinet. Padahal, kata Zaki, dalam delapan bulan ini, publik mencatat kinerja menteri dari PDIP, seperti Puan Maharani, Yasonna laoly, dan Tjahjo Kumolo tidak sesuai harapan masyarakat.

“Justru kinerja menteri dari partai Islam PPP dan PKB jauh lebih baik dibanding menteri dari PDIP,” Katanya.

Zaki menambahkan, Jokowi harus mendasarkan kebijakannya itu secara independen dan obyektif untuk kepentingan bangsa dan umat.

Lebih lanjut, Zaki mengatakan apabila Presiden Jokowi menyerah dengan tuntutan PDIP, dikhawatirkan semakin tersandera oleh kepentingan politik PDIP kedepannya. Ini akan sangat merugikan bagi keberlangsungan pemerintahan. “Padahal publik ingin Jokowi lepas dari bayang-bayang kekuasaan Mega.” Ujarnya.

Menurut Zaki, Jokowi dalam rencana reshuffle kabinet perlu melibatkan masyarakat sipil. Sebab, dalam delapan bulan ini, Kata Zaki, masyarakat sipil telah berperan penting dalam mengawal kebijakan pemerintah. “Pasalnya tidak cukup hanya mendengar suara desakan dari parpol saja, apalagi hanya aspirasi PDIP. Masyarakat sipil juga harus dilibatkan,” jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika