REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa waktu lalu, Pesiden Republik Indonesia Joko Widodo membicarakan soal perombakan kabinet atau reshuffle dalam pembukaan Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan itu hak presiden.
"Reshuffle itu hak prerogatif presiden," ujar Jusuf Kalla usai menutup Kongres Ekonomi Umat MUI di Hotel Sahid Jakarta, Senin (24/4).
Menurut JK, reshuffle bisa saja dilakukan apabila ada menteri yang kinerjanya dinilai tidak memuaskan. Dengan reshuffle, maka diharapkan kinerja kabinet akan menjadi lebih baik. "Tergantung cara penilaian oleh presiden," kata JK.
Akan tetapi, JK enggan menyebutkan apakah saat ini ada menteri yang kinerjanya tidak memuaskan. Menurutnya, peniliaian tersebut adalah urusan pemerintah. "Ya itu urusan pemerintah itu," katanya.
Sebelumnya, dalam sambutan pembukaan di Kongres Ekonomi Umat MUI, presiden membahas mengenai target-target yang diberikan kepada menteri. Presiden mengatakan, dia tak segan mencopot menteri yang tak berhasil mencapai target.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
