REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu Reshuffle (perombakan) kabinet kembali mencuat usai pergantian tahun. Presiden Joko Widodo disebut akan mengganti sejumlah menteri di kabinetnya. Bahkan, kabar terbaru menyebutkan akan masuknya partai Gerindra ke sejumlah posisi menteri kabinet Kerja.
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono tidak menampik adanya informasi tersebut. Bahkan, ia mengaku mendapat informasi valid dari orang terdekat Jokowi atas tawaran posisi menteri kepada Gerindra.
"Saya sudah dapat info A1 dari orang dekat Pak Joko Widodo, bahwa Gerindra di tawarkan empat posisi di Pemerintahan yaitu Menkopolhukam, Mentan (Menteri Pertanian), Menaker (Menteri Tenaga Kerja), dan Kepala KSP (Kepala Staf Presiden)," kata Arief saat dihubungi pada Selasa (3/1).
Menurutnya, jika kabar tersebut benar, ia pun memastikan kader Gerindra akan menyerahkan hal tersebut kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Para kader pun tentu akan mengikutinya.
"Untuk berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo-JK yang pasti semua keputusan ada di tangan ketua dewan Pembina Gerindra, kami sebagai anak buah tinggal ikut saja," kata Arief.
Meski demikian, ia mengaku hingga saat ini belum ada tawaran resmi kepada Partai Gerindra untuk bergabung ke pemerintah. "Ya sampai hari ini saya belum dengar adanya tawaran untuk bergabung di pemerintahan Joko Widodo, sebab biasanya Pak Prabowo pasti menginformasikan kepada para pengurus Pusat," katanya.
Arief mengakui, para kader Gerindra sendiri lebih cenderung menginginkan Gerindra tetap berada di luar kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini sesuai tujuan Gerindra sejak awal didirikan, yakni mengantarkan Prabowo sebagai Presiden.
"Jadi hanya menginginkan kader-kader Gerindra di pemerintahan kalau Presidennya Prabowo dan bukan Joko Widodo, kader bawah dan loyalis Prabowo juga tidak begitu tertarik bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo karena akan berpengaruh negatif pada elektabilitas partai dan Prabowo pada pemilu 2019," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika