REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Dana desa yang belum turun pada periode pertama mengakibatkan penyerahan gaji kepala dusun (Kadus) tertahan. Selain itu, penyerahan gaji aparat, seperti Sekretaris Desa pun ikut mundur.

"Ya kan biasanya awal bulan juga sudah diterima. Tapi sekarang sampai tanggal ini pun belum," tutur Sekretaris Desa Sendangdadi, Mlati, Purwantoro, Kamis (26/6).

Namun begitu ia menyampaikan, hal tersebut tidak menimbulkan banyak protes. Sebab keterlambatan ini sudah disosialisasikan lebih dulu.

Menurut Purwantoro, saat ini 30 persen insentif bagi pemerintah desa dimasukan ke dalam dana desa yang berasal dari APBN. Hal ini pada dasarnya memberi dampak positif, di antaranya bagi peningkatan kinerja kepala dusun. Adapun insentif bagi Sekretaris Desa yaitu Rp 1,7 juta. Sedangkan Kepala Dusun Rp 1,2 juta.

Purwanto mengemukakan, pencairan dana desa bisa segera dilakukan setelah surat pengantarnya diserahkan ke Pemkab. Sebab, beberapa waktu yang lalu Kepala Desa Sindangdadi baru saja menyelesaikan masa jabatannya. "Ya insyaallah bisa segera turun juga gajinya," tutur Purwanto.

Sebelumnya, Kepala Subagian Pendapatan dan Kekayaan Desa, Bidang Pemdes Kabupaten Sleman, Alhalik pun sempat membenarkan hal tersebut.

Ia mengatakan, pencairan dana desa tahap pertama belum bisa terealisasi. Padahal, seharusnya dana yang berasal dari APBN itu sudah dapat diterima oleh pemerintah desa pada bulan April, lalu.

"Kami harap bisa turun awal Juli nanti. Jadi dalam satu bulan anggarannya bisa segera diserap. Sehingga tahap pencairan kedua di bulan Agustus bisa berjalan lancar," tutur Alhalik di kantornya.

Karena hal tersebut, ia pun mengakui adanya kemungkinan keterlambatan penyerahan gaji aparat desa. Menurutnya, keterlambatan tersebut merupakan hal yang wajar. Sebab, peraturan yang baru mengenai dana desa membutuhkan penyesuaian di berbagai sisi. Sehingga tahap pengaplikasiannya sedikit lama.

"Sebenarnya kan dari dulu juga aturan dana desa sudah ada. Tapi tahun ini kan baru. Jadi memang perlu berbagai penyesuaian," tutur Alhalik.

Menurutnnya, saat ini Pemkab masih mempersiapkan pembuatan surat pencairan dana desa ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Sebab, pihaknya sedang melakukan revisi pada draft APBDes yang sudah diserahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika