REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usulan jabatan wakil panglima TNI terus digodok oleh pemerintah. Putusan soal adanya jabatan wakil panglima TNI ini tinggal menunggu Keputusan Presiden Joko Widodo.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan, atas pertimbangan itu perlu ada penyesuaian dalam aspek organisasi Mabes TNI. Alhasil, jabatan wakil panglima menjadi salah satu usulan dalam reorganisasi TNI.
"Perlu ada penambahan unsur-unsur komandonya. Jika seperti itu, maka panglima TNI memerlukan sebuah wakil lagi, agar tugasnya semakin firm. Apalagi kalau panglima TNI sering keluar," kata Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (25/6).
Secara khusus, Moeldoko menjelaskan, dalam melaksanakan tugasnya, panglima TNI tidak bisa selalu berada di tempat, melainkan dapat melakukan kunjungan ke luar negeri ataupun luar kota untuk pembinaan satuan. Mantan KSAD itu menyebut, setidaknya ada sekitar 4.000 prajurit TNI yang saat ini masih bergabung bersama pasukan perdamaian PBB.
Selain itu, ada pula prajurit yang melakukan operasi di daerah-daerah perbatasan. Kehadiran panglima TNI di berbagai tempat itu pun dianggap penting untuk memberikan support kepada para prajurit. Karena itu, jika panglima TNI tidak ada di tempat, maka secara otomatis tanggung jawab kendali operasi bisa dilaksanakan wakil panglima TNI jika terjadi sesuatu yang mengancam NKRI.
Hal ini berbeda dengan organisasi TNI yang ada saat ini. "Sekarang ini, organisasi TNI tidak seperti itu. Panglima TNI ada, yang kedua kepala staf umum (Kasum) TNI. Kasum itu membawahi dan mengkoordinasikan unsur-unsur staf dan para asisten Pangima. Jadi kalau terjadi sesuatu, dia (Kasum TNI) tidak bisa mengambil alih komando," ujar mantan wakil gubernur Lemhannas itu.
Lebih lanjut, Moeldoko menjelaskan, semua fasilitas yang dimiliki kasum TNI nantinya akan diberikan kepada wakil panglima TNI. Bahkan, Moeldoko menegaskan, jabatan wakil panglima TNI bakal menggantikan posisi kasum TNI dengan tugas dan fungsi yang sama. Namun, memiliki tanggung jawab kendali operasi jika panglima TNI tidak berada di tempat.
"Iya, Kasum sudah tidak ada lagi. Kasum nanti dihapus dan sudah tidak ada lagi jabatan Kasum," tutur mantan panglima Kodam III/Siliwangi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
