REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf menyebut saat ini KPK sudah mengalami banyak intervensi yang berujung pada upaya pelemahan. Jika terus menerus dilemahkan lebih baik lembaga anti rasuah ini dibubarkan saja.

Asep mengatakan lembaga pemerintahan memberikan tekanan luar biasa yang cukup mengganggu KPK. Yang teranyar adalah wacana pemberian kewenanangan SP3 dan revisi UU KPK yang diajukan DPR. Alhasil berbagai pihak menyatakan frustasi dan heran dengan tingkah pemerintahan.

"Banyak pihak jadinya frustasi dengan upaya pelemahan KPK seperti SP3 dan revisi UU KPK yang terbaru. Daripada terus dilemahkan lebih baik dibubarkan saja biar beres. Itu kalau mau gampang," katanya kepada Republika Online, Jumat (19/6).

Daripada terus menerus melemahkan, ujarnya pemerintah lebih baik membubarkan dan mengganti kewenangan KPK ke Kejaksaan Agung atau Kepolisian. Namun hal itu pastinya akan mendapatkan protes dan penolakan. Pemerintah juga tidak mungkin melakukan tindakan gegabah tersebut.

Menurutnya, hal yang seharusnya dilakukan pemerintah baik legislatif maupun eksekutif mendukung penuh seluruh kinerja KPK memberantas korupsi di Indonesia. Namun pada kenyataannya intervensi juga tidak terelakan dari mereka.

Jika terus menerus, lama kelamaan KPK tidak berfungsi sebagaimana mestinya lembaga penegak hukum yang independen. Lanjutnya, sebagai lembaga antikorupsi KPK memang rentan akan risiko tekanan yang ingin mengacaukannya.

Selain pihak eksternal harus mendukung, para anggota yang berada dalam ranah internal KPK juga harus saling menguatkan. Bukan justru mulai bisa berkompromi dengan tekanan dari luar. Seperti saat ini dilakukan pimpinannya Taufiqurrahman Ruki. Keputusan Ruki sering dianggap tidak beres karena bertentangan dengan pimpinan yang lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika