Pernyataan Kapolri disambut sukacita oleh polwan. Langsung, mayoritas polwan berjilbab, tapi dengan aksesori macam-macam. Nah, ini membuat pimpinan tak setuju, maka jilbab polwan pun ditunda lagi menunggu kajian desain dan anggarannya.

Pada 8 Desember 2013, anggaran untuk polwan berjilbab turun dan pada 15 April 2015 resmi Kapolri membuat Skep Polwan Muslimah Berjilbab. Perjuangan panjang sekitar enam tahun membuahkan hasil. Semoga menambah semangat para polwan dan menambah simpati rakyat.

Di Inggris, Amerika, dan berbagai negara besar yang minoritas Muslim pun ternyata tak hanya polwannya yang berjilbab, juga wanita tentaranya. Karena itu, wajar jika wanita TNI yang Muslimah menuntut haknya ingin berjilbab sebagaimana saudara kandungnya, polwan.

Namun, perjuangannya hampir mirip polwan? Panglima TNI pertama mempersilakan agar wanita TNI Muslimah berjilbab, tetapi seminggu kemudian meralatnya. Bagi wanita TNI yang ingin berjilbab supaya pindah ke Aceh saja. Bedanya, tak ada pilihan kedua atau keluar dari TNI.

Proses panjang telah dilakukan Polri. TNI tinggal menyesuaikan, toh lambat atau cepat hal itu tak bisa dan tak boleh di bendung, apalagi dilarang. Selain melanggar HAM, juga menentang Tuhan karena berjilbab bagi wanita Muslimah adalah kewajiban, bukan sekadar budaya.

Saya yakin itu karena Panglima TNI juga insan beriman yang ingin taat pada Tuhan dan berbakti pada negara. Keduanya mesti berjalan baik. Wanita TNI Muslimah ber-uniform berjilbab. Tinggal menunggu waktu. Insya Allah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika