REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan legal formal rekomendasi pasangan Calon Wali Kota (Cawali) dan Wakil Wali Kota (Cawawali) Surabaya Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana akan diturunkan saat pertengahan bulan puasa Ramadhan atau sekitar Juli mendatang.
"Legal formal rekomendasi menunggu waktu yang tepat. Kalau bulan puasa Ramadhan itu lebih baik untuk kami keluarkan," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat menghadari Jalan Sehat dalam rangka Juni Bulan Bung Karno di Taman Bungkul Surabaya, Ahad (14/6).
Saat ditanya kenapa rekomendasi molor, Hasto mengatakan batas akhir pendaftaran Cawali/Cawawali Surabaya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya pada 28 Juli sehingga masih cukup waktu bagi PDIP untuk melakukan kajian lagi.
"Justru kita progresif karena dari aspek arah dan keputusan dari DPP PDIP yang diambil sudah jelas," katanya.
Menurut dia, dari evaluasi DPP PDIP model pemerintahan yang dipimpin Wali Kota Surabaya Rismaharini adan Whisnu Sakti Buana yang menyatu dengan harapan rakyat.
"Kami melihat masukan dari struktural partai dan masyarakat, adanya aspek kesatupaduan kepemimpinan, sehinga kami tetap memajukan pasangan Risma-Whisnu untuk memimpin kembali Surabaya," ujarnya.
Dalam menghadapi Pilkada Surabaya mendatang, DPP PDIP telah memberikan serangkaian pelatihan pada tim kampanye, serta meneguhkan gerak langkah PDIP bersama rakyat Surabaya sehingga pilkada bisa menjadi bagian upaya mewujudkan komitmen kerakyatan bagi warga Surabaya.
"Pilkada bukan sekadar menentukan pimpinan terbaik, yakni Risma-Whisnu, namun sekaligus upaya merealisasikan komitemen pro-rakyat," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Rismaharini saat dimintai tanggapan oleh wartawan mengatakan pihaknya menyerahkan kepada Sekjen DPP PDIP Hasto.
"Kalau soal itu, tanya ke pak Hasto," katanya singkat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
