Banyak pihak yang menduga bahwa aksi Polri beraroma balas dendam lantaran KPK sebelum kasus BW, menetapkan calon Kapolri Komjen BG sebagai tersangka atas kasus korupsi. Hal ini telah dibantah oleh KPK.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut ada oknum dalam pemerintahan Joko Widodo yang membuat kegaduhan politik. Meski dalam kicauan akun Twitter-nya dia tidak menyebut siapa oknum pembuat kegaduhan itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyebutkan oknum itu tidak lain adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

"Semua orang tahu karena kegaduhan dimulai pada saat Menkumham mengesahkan salah satu kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar. Yasonna mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya yang dipimpin oleh Romahurmuziy dan mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono.

Keputusan menteri yang juga kader PDI Perjuangan tersebut belakangan dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara meski saat ini masih dalam proses banding. Menurut Fadli, pengadilan adalah kamar yudikatif yang independen dan perlu dihargai. Karena itu, jika Menkumham menghargai pengadilan, sudah semestinya dia tak mengajukan banding.

"Kita prihatin bahwa justru banyak kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu ditimbulkan oleh beberapa individu dalam pemerintah sendiri," kata Prabowo Subianto.

Dia menambahklan bahwa stabilitas politik bisa terwujud jika demokrasi dihormati dan dijalankan.

Terkait dengan kegaduhan politik ini, politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta Presiden Jokowi agar segera meredamnya karena jika kondisi itu terus berlangsung, yang rugi adalah bangsa sendiri.

Amien Rais berharap Menkumham yang disebut-sebut banyak orang sebagai pemicu kisruh di sejumlah partai, tidak lagi ikut campur tangan terkait dengan Partai Golkar dan PPP. "Pemerintah yang menguras energinya untuk mengurusi politik orang lain, itu memperlemah fokus," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika