REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Musyawarah Daerah Partai Golkar versi Agung Laksono yang dijadwalkan digelar di Denpasar, Bali, belum mengantongi izin dari Kepolisian Daerah Bali sehingga pelaksanaan pertemuan itu terpaksa dibatalkan.
"Memang akan ada Musda sesuai pemberitahuan panitia. Namun demikian, pemberitahuan tersebut belum kami berikan dalam bentuk STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), jadi belum ada izin Musda itu," kata Kepala Polda Bali, Inspektur Jenderal Ronny Sompie, Selasa (2/6).
Jenderal dengan bintang dua itu menjelaskan bahwa alasan keamanan menjadi pertimbangan bahwa gelaran Musda itu tidak jadi dilaksanakan.
Polisi, kata dia, sudah melihat gelagat akan terganggunya kegiatan musyawarah daerah itu ditengah memanasnya hubungan petinggi partai politik berlambang pohon beringin itu di tingkat pusat dengan munculnya dualisme kepemimpinan.
"Begitu kami lihat ada kemungkinan terganggunya keamanan, kami tentu memberikan 'feedback' untuk panitia agar bijaksana melihat hal yang perlu dilakukan dan hal yang perlu kami pertimbangkan," ucap mantan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri itu.
Terkait batalnya Musda tersebut, pihaknya telah membicarakan hal tersebut kepada pihak panitia penyelenggara dan telah disepakati untuk dibatalkan.
"Hal itu (pembatalan) sudah disepakati bersama," ucapnya.
Musda tersebut sedianya digelar di Hotel Aston Denpasar dan dijadwalkan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Jakarta, Agung Laksono sekitar pukul 09.00 WITA.
Namun hingga pukul 10.30 WITA, Agung Laksono dan Pelaksana Tugas Ketua DPD Golkar versi Munas Ancol, Gde Sumarjaya Linggih atau Demer, tidak terlihat di sekitar arena Musda meski Agung Laksono sudah tiba di Bali Senin (1/6) malam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
