REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai langkah yang diambil presiden Joko Widodo dalam menetapkan panitia seleksi (pansel) calon Pimpinan KPK dari kalangan perempuan bebas berbau kepentingan. Tjahjo menilai langkah tersebut sebagai langkah akomodatif karena mengambil figur dari berbagai latar belakang.

"Itu langkah yang cukup akomodatif, presiden menyerap pendapat berbagai pihak dengan menyertakan tokoh perempuan, itu bagus dan terbebas dari kepentingan individu maupun lainnya," ujar Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (22/5).

Tjahjo juga menilai penetapan pansel dari berbagai latar belakang itu sudah tepat untuk mencari figur pimpinan KPK yang ideal. Pasalnya, kata mantan anggota DPR IR tersebut, pansel tidak harus semuanya ahli hukum.

"Figur Komisioner KPK kan harus komprehensif, nah bapak presiden melihat itu, semua kaget saya juga kaget, mengapa perempuan semua, saya tidak tahu tapi itu pilihan terbaik," ujarnya.

Menurutnya, pilihan tersebut juga sudah dipertimbangkan secara matang oleh presiden demi mencari figur pimpinan KPK yang tepat dan ideal. Ia pun optimistis terhadap kinerja pansel dalam mencari figur pimpinan KPK.

"Komposisi anggota pansel juga beragam, jadi presiden saya kira sudah mempertimbangkan itu," ujar mantan sekjen PDIP tersebut.

Sebelumnya, presiden Jokowi telah mengumumkan sembilan nama pansel calon Pimpinan KPK yang semuanya perempuan. Sembilan tersebut antara lain Destri Damayanti (ahli ekonomi keuangan dan moneter, ketua merangkap anggota), Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara, wakil ketua merangkap anggota), Harkristuti Harkrisnowo (pakar pidana hukum dan HAM), Betty Alisjahbana (ahli TI dan manajemen), Yenti Garnasih (ahli hukum pidana, ekonomi, dan pencucian), Supra Wimbarti (ahli psikologi SDM dan pendidikan), Natalia Subagyo (ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi), Diani Sadiawati (ahli hukum dan perundang-undangan), Meuthia Ganie Rochman (ahli sosiologi).

Ikuti Whatsapp Channel Republika