REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) milik Pemerintah Provinsi DKI hingga kini belum tepat sasaran. Hal tersebut diakui anggota DPRD DKI Jakarta, Maman Firmansyah selama masa reses yang masih berlangsung.
"Masih banyak keluhan mengenai KJP dari warga, kalau dari 2013 dan 2014 malahan ada KJP ganda sampai 9 ribu," kata Maman, Sabtu (16/5).
Selama masa kunjungan ke daerah pimilihan (Dapil) dua Jakarta Utara, Maman mengklaim menemukan banyak warga tak mampu yang belum tersentuh program KJP. Menurutnya, pemerintah lebih baik berkoordinasi dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW) untuk dapat memastikan siswa yang benar-benar membutuhkan KJP.
"Sekolah dapat berkordinasi dengan RT atau RW setempat. Supaya bisa dilihat penerima KJP seobyektif mungkin, namun dengan syarat bukan seorang yang memiliki indikasi korupsi," ujar Ketua Fraksi PPP ini.
Maman sendiri sudah mengunjungi tiga tempat selama sepekan, diantaranya RW 06 Kelurahan Tugu Utara, Koja, kemudian RW 09 kelurahan Koja, dan RW 04 Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Banyak dari siswa Kelurahan Tugu Utara yang mengeluhkan belum mendapat KJP.
"Pemerintah harus secepatnya mengevaluasi supaya pendataan KJP lebih akurat. Kemarin di RW 06 kelurahan Tugu Utara, Koja, dengan lingkungan padat penduduk banyak warga yang tidak terdeteksi dengan baik," kata Maman.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan di APBD bantuan biaya personal Pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui program KJP. Tujuan utama diselenggarakannnya program KJP adalah untuk memastikan biaya personal sekolah tidak menjadi penghambat bagi anak.
Sebelumnya, KJP telah diresmikan mantan Gubernur DKI, Joko Widodo pada 2012, lalu. KJP dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan personal seperti seragam sekolah, sepatu, tas sekolah, alat tulis, biaya transportasi, biaya ekstra kurikuler, dan tambahan gizi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika